Ngomel-ngomel Lagi, Kritik 1 Persen Warga Kuasai Kekayaan di Tanah Air Prabowo Berikan Bukti Ini

Beritaterheboh.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut 1 persen warga menguasai sekitar 45 persen kekayaan di Indonesia, termasuk soal kepemilikan lahan.

Prabowo menyampaikan hal itu usai bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (25/6).


"Satu persen warga kita menguasai 45 persen kekayaan di Indonesia," kata Prabowo dalam acara tersebut.


Mantan Danjen Kopassus ini juga menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada September 2017 lalu, tercatat ada sekitar 26 juta masyarakat Indonesia masuk kategori miskin. Penghasilan per bulan dalam kategori ini sekitar Rp387 ribu.


Prabowo juga menyebut kekayaan dari seratusan warga Indonesia sebanding dengan kekayaan beberapa orang warga saja. 

Hal itu berdasarkan data Oxfam, organisasi nirlaba asal Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana dan advokasi serta data International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). 

Prabowo mengklaim data-data tersebut disampaikan dalam rangka mengkritik pemerintah saat ini.

"Ini indikator, kita bertanya apakah negara kita sehat? empat orang memiliki kekayaan (sebanding) dari seratus orang lebih," kata Prabowo.

Kritik Amien Rais

Amien Rais sebelumnya pernah menuding pemerintah sibuk membagikan sertifikat tanah, namun lahan sebanyak 74 persen negeri ini dikuasai kelompok tertentu. Dia menyebut program sertifikasi tanah sebagai pengibulan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" ujar Amien


Namun Amien diminta mengingat aksi Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden SBY periode 2009-2014. Zulkifli memberikan izin lahan seluas 1,64 juta hektare atau 25 kali lipat luas dari DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menuturkan kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan selama Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan mencapai 1,64 juta hektare. Hal itu merupakan hasil studi Greenomics soal pelepasan kawasan hutan pada 2004-2017.

Jokowi: Kritik Boleh, Tapi Jangan 'Asbun'

 Presiden Joko Widodo mengakui kritik sangat penting disampaikan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah dan akan berjalan. 

"Kritik itu penting untuk perbaiki kebijakan. Belum tentu pemerintah itu betul. Kalau ada yang salah pemerintah diingatkan lewat kritik," kata Jokowi saat membuka rapimnas Partai Perindo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (21/3).

Namun demikian, Jokowi mengingatkan pihak-pihak yang melontarkan kritik kepada pemerintah untuk bisa membedakan antara kritik dengan mencela, menghujat dan mencemooh. Apalagi kata Jokowi, kritik tidak boleh disampaikan jika tidak ada bukti dan fakta alias fitnah.

"Kritik boleh, tapi juga kritik jangan asal bunyi atau asbun. Kiritik jangan asal bicara. Kritik untuk cari solusi menyelesaikan masalah bangsa," kata Jokowi.

Jokowi berharap bangsa Indonesia menjunjung tinggi adat ketimuran dengan ditopang oleh kesopanan dan kedepankan dialog.

Sebelumnya, kritik yang asal bunyi alias asbun ini dilontarkan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, kritik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais tentang pengibulan lewat sertifikat tanah terhadap masyarakat merupakan salah satu kritik yang asbun. (DAL) CNNIndonesia.com

Share :